Gaji Komite Tapera: Nominal dan Kontroversi di Baliknya

 

Mengenal Komite Tapera dan Perannya

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi program pemerintah yang ramai diperbincangkan. Tak hanya skema pem potongan gaji yang menjadi sorotan, namun juga struktur kepengurusan, khususnya besaran gaji Komite Tapera.

Sebelum membahas kontroversi tersebut, mari kita pahami terlebih dahulu Komite Tapera dan perannya.

Komite Tapera adalah lembaga yang dibentuk untuk merumuskan kebijakan umum dan strategis terkait pengelolaan Tapera. Mereka memiliki fungsi pengawasan terhadap Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang bertugas menjalankan program tersebut.

Komite Tapera terdiri dari unsur menteri dan profesional. Unsur menteri diisi oleh pejabat negara secara ex officio, misalnya Menteri Keuangan dan Menteri PUPR. Sementara unsur profesional dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman di bidang keuangan, perumahan, dan hukum.

Besaran Gaji Komite Tapera

Honorarium Komite Tapera diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan Lainnya Komite Tabungan Perumahan Rakyat.

Berikut rinciannya:

• Ketua Komite Tapera (unsur menteri): Rp32.508.000 per bulan
• Anggota Komite Tapera (unsur menteri): Rp29.257.200 per bulan
• Anggota Komite Tapera (unsur profesional): Rp43.344.000 per bulan

Kontroversi Gaji Komite Tapera

Besaran gaji, khususnya untuk anggota Komite Tapera unsur profesional, memicu kontroversi. Banyak pihak yang menilai nominal tersebut terlalu tinggi, terlebih di tengah kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera yang dikeluhkan pekerja.

Para kritikus berpendapat bahwa gaji yang diterima Komite Tapera tidak sebanding dengan beban kerja yang diemban. Mereka mempertanyakan efektivitas kinerja Komite Tapera dalam menjalankan fungsinya.

Selain itu, transparansi mengenai kriteria pemilihan dan kualifikasi anggota Komite Tapera juga disorot. Banyak yang mempertanyakan apakah anggota unsur profesional benar-benar memiliki rekam jejak dan keahlian yang relevan di bidang terkait.

Argumen Pendukung Gaji Komite Tapera

Meski menuai kontroversi, ada beberapa argumen yang mendukung besaran gaji Komite Tapera.

• Tanggung Jawab Besar: Komite Tapera memiliki tanggung jawab besar dalam merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dana Tapera yang mencapai triliunan rupiah. Diharapkan, gaji yang kompetitif dapat menarik individu profesional yang kompeten untuk menjalankan tugas tersebut.
• Menghindari Konflik Kepentingan: Gaji yang memadai dinilai dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan. Dengan gaji yang tinggi, anggota Komite Tapera diharapkan dapat bekerja secara profesional dan independen tanpa dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.
• Sesuai dengan Standar Profesi: Besaran gaji yang ditetapkan mungkin telah disesuaikan dengan standar yang berlaku bagi profesional di bidang keuangan, perumahan, dan hukum.

Menuju Tata Kelola yang Efektif dan Transparan

Kontroversi gaji Komite Tapera menjadi momentum untuk mendorong terciptanya tata kelola yang lebih efektif dan transparan di lingkungan BP Tapera.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah:

• Peningkatan Kinerja dan Pelaporan: Komite Tapera perlu meningkatkan kinerja dan membuat pelaporan yang lebih transparan mengenai capaian program Tapera. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai secara objektif apakah besaran gaji yang diterima sepadan dengan kontribusi yang diberikan.
• Evaluasi Berkala: Pemerintah dan DPR perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja Komite Tapera. Evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk penyesuaian struktur organisasi, skema kompensasi, maupun kebijakan terkait lainnya.
• Seleksi yang Ketat: Proses seleksi anggota Komite Tapera, khususnya unsur profesional, harus dilakukan secara ketat dan terbuka. Kriteria pemilihan dan kualifikasi yang dibutuhkan perlu dipublikasikan secara jelas untuk menghindari kesan nepotisme.

Penutup

Besaran gaji Komite Tapera menjadi salah satu isu yang turut mewarnai program Tabungan Perumahan Rakyat. Kontroversi ini menjadi kesempatan untuk mendorong perbaikan tata kelola BP Tapera agar berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, program Tapera dapat dijalankan dengan optimal untuk mewujudkan tujuannya, yaitu memberikan kemudahan kepemilikan rumah bagi masyarakat Indonesia.